Kasus Ibu Nuril

Di pulau Lombok, seorang perempuan bernama ibu Baiq Nuril Maknun yang dilecehkan secara seksual oleh atasannya M malah dituntut ke pengadilan oleh pelaku pelecehan seksual tersebut dengan pasal karet UU ITE. Ancaman pidananya tidak main-main karena ia bisa dipidana 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 milyar rupiah sebagai penyebar materi asusila. Akibatnya, Ibu Nuril ini pernah ditahan sejak 27 Maret 2017 – 30 Mei 2017 dan sempat menjadi tahanan kota sampai Juli 2017.

Jika merujuk pada kronologi yang disampaikan ibu Nuril, materi yang melanggar hukum tersebut sebetulnya adalah rekaman perkataan M (inisial) yang menceritakan kepada Ibu Nuril perbuatan asusilanya sendiri dengan perempuan selain istrinya. Selanjutnya rekaman tersebut beredar bukan karena disebarkan oleh Ibu Nuril melainkan disalin oleh orang lain yang meminjam HP milik Ibu Nuril, yakni Imam Mudawin. Kemudian rekaman tersebut beredar luas dan M memecat Ibu Nuril. Tapi kemudian M dimutasi dari jabatannya sebagai kepala sekolah SMAN 7 Mataram.

Karena dendam dimutasi itulah, M berupaya mengkriminalisasi Ibu Nuril dengan memakai pasal 27 ayat 1 di dalam UU ITE yang bunyinya:

Pasal 27 (1) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Sejak ditahan 27 Maret 2017 lalu, ibu Nuril mengalami tekanan psikologis dan keluarganya: suami dan 3 anaknya dilanda kesulitan keuangan akibat suaminya yang tadinya bisa bekerja di Pulau Gili Trawangan, terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus ketiga anaknya yang masih kecil-kecil di Mataram dan kesulitan menemukan pekerjaan baru.

IBU NURIL BEBAS DI TAHAP PENGADILAN NEGERI

29 Juli 2017 – Meskipun sempat muncul keraguan saat JPU menuntut Ibu Nuril dengan tuntutan yang “tinggi”, akhirnya keadilan ditegakkan. Apresiasi atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memvonis bebas Ibu Nuril. Kabar gembira lainnya adalah Ibu Nuril dijanjikan akan kembali bekerja di bidang pendidikan oleh Kadis Pendidikan NTB.

DIPUTUS BERSALAH PADA TAHAP KASASI DI MAHKAMAH AGUNG

26 September 2018 – Putusan Mahkamah Agung RI nomor 547 K/Pid.Sus/2018 telah membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Mataram yang menyatakan Baiq Nuril bebas dari seluruh tuntutan dan tidak bersalah melanggar Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Jaksa Penuntut Umum pada kasus Baiq Nuril ini mengajukan Kasasi terhadap putusan PN Mataram tersebut, dan oleh Majelis Kasasi yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni Putusan PN Mataram dibatalkan dan menjatuhkan vonis hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Baiq Nuril.

PERINTAH EKSEKUSI

16 November 2018 – Kejaksaan Mataram mengirimkan surat perintah pemanggilan terdakwa untuk melakukan eksekusi atas putusan kasasi pada hari Rabu, 21 November 2018. Proses ini tidak lazim karena biasanya eksekusi menunggu salinan putusan MA, tetapi kejaksaan melandaskan diri pada keluarnya petikan keputusan Mahkamah Agung yang telah diterima penasihat hukum Ibu Nuril.

 

Unduh salinan kronologis kasus Ibu Nuril dengan klik di sini.

Telah di-update pada 18 November 2018.

Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.